Ibas saat menyampaikan materi di Ponorogo. (Foto : Cholis) |
Sebagai pemuda, sambungnya, agar bangsa berubah ke arah lebih baik masyarakat jangan berfikir hanya tentang materi saja. Dia menegaskan, uang memang diperlukan tetapi bukan segalanya. Jika semuanya diukur dengan uang maka semua tatanan yang dibangun bisa rusak.
Munculnya politik uang, imbuhnya, juga karena semua diukur dengan materi. “Perlu dirumuskan, demokrasi yang paling pas bagi bangsa Indonesia itu seperti apa. Apakah demokrasi yang seperti sekarang yang hanya mengutamakan prosedural atau sesuai dengan demokrasi Pancasila,” paparnya.
Lebih lanjut Ibas menegaskan pentingnya pemahaman terhadap nilai-nilai demokrasi dan pancasila kepada generasi muda. Menurut dia, pemuda yang akan melanjutkan dan membawa bangsa kedepan. “Jangan sampai generasi muda kita menjadi lupa, dan tidak memahami apa yang menjadi dasar bangsa Indonesia. Karena jelas nantinya akan berbahaya dan bisa memengaruhi fundanmental negara kita,” ungkapnya. Selain itu, dia juga berharap generasi penerus bisa membawa bangsa menjadi semakin baik. Sekaligus mampu menerjang perkembangan zaman yang makin kuat.
Sedangkan Wawan Kokotiasa, Dosen Prodi PPKn IKIP PGRI Madiun yang menjadi salah satu pemateri dalam acara tersebut menjelaskan secara detail hakekat demokrasi. “Seperti diketahui bahwa arti demokrasi adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di DPR, DPD dan DPRD. Hal tersebut adalah implementasi dari demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan diatur dalam UUD Negara RI 1945,” kata Wawan Kokotiasa.
Secara jelas Wawan menjelaskan, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, prosedural demokrasi di Indonesia telah dijalankan dengan konsisten. “Indonesia telah melaksanakan pemilu sebanyak 11 kali, 3 kali pilpres langsung dan ratusan kali pilkada langsung,” terang Wawan.
Tanya jawab salah satu peserta seminar. (Foto : Cholis) |
Menurutnya, setiap Warga Negara Indonesia dituntut menunjukan sikap positif dalam pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila. Perwujudan sikap positif warga negara ditunjukkan dalam Perilaku demokratis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Perilaku ini dapat dimulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga. Keluarga menjadi tempat awal seorang anak menerima pendidikan demokrasi. Kebiasan dalam keluarga ini dapat menjadi bekal ketika anak melakukan pergaulan di luar lingkungan keluarga, seperti di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tambahnya.
Sementara itu, Edi Tri, salah satu peserta mengapresiasi acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Anggota MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono. “Semoga masyarakat mampu mengiplementasikan Empat Pilar Kebangsaan usai mengikuti acara ini,” harap Edi Tri, warga Kelurahan Keniten, Kecamatan Ponorogo yang diamini oleh Yuni, pengurus PKK di Ponorogo. (Tim eLKa)
Tag :
Politik Pemerintah