Warta Digital Era Modern

Pemasangan APK Pilkada, Mengundang Kritikan

PONOROGO, (LK),Tim Sukses Sugiri-Sukirno Protes Pemasangan APK Oleh KPU Pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh KPU ponorogo yang terkesan asal-asalan mendapat protes dari beberapa tim pemenangan pasangan calon, seperti yang diutarakan oleh tim sukses Sugiri Sancoko-Sukirno.

"Kekakuan dan lempar tanggung jawab dari pihak KPUD dlm menerjemahkan aturan APK, terlebih pemasangan nya yang buat kami asal pasang, "ujar Wisnu Prasetyo Humas Tim Sugiri Sancoko-Sukirno.

lebih lanjut Wisnu yang juga Ketua Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) ini menambahkan, tujuan APK (Alat Peraga Kampanye) dalam hal ini pemasangan spanduk Cabup dan Cawabup adalah untuk media sosialisasi dan promosi bagi masing-masing kontestan dalam Pilkada ini.

"Diharapkan dengan pemasangan Spanduk APK Paslon tersebut masyarakat Ponorogo, khususnya mengetahui siapa saja yang ditawarkan untuk dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati 2015 - 2020 nanti,"imbuhnya.

Namun sampai saat ini kita perhatikan pemasangan Spanduk APK untuk Paslon sangat terkesan asal-asalan, tidak rapi dan terkesan Tidak profesional.

"Tujuan Pemerintah dalam pengadaan APK dan pemasangannya dilakukan oleh KPUD agar tidak merusak estetika lingkungan dan meminimalkan biaya yang dikeluarkan oleh Paslon memang udah benar, namun Pelaksanaan oleh KPUD yg kurang pas bahkan malah merugikan Paslon itu sendiri," terang Wisnu.

Tentunya dalam pembuatan dan pemasangan APK tersebut tidak hanya menerapkan secara kaku dengan alasan UU KPU no 7, seperti pembelaan yang beredar.

Agung Nugroho pengamat politik Ponorogo mengungkapkan, bahwa kinerja KPU Ponorogo, perlu kiranya menjadi evaluasi, dimana melihat pemangasangan APK yang dinilai asal-asalan jelas merugikan banyak pihak."APK merupakan sarana sosialisasi sekaligus guna mensukseskan pilkada di Ponorogo, namun ketika APK tersebut dipasang tidak sesuai dan sembarangan, bagaimana masyarakat menjadi tahu, akan calon dan apa yang menjadi visi misinya,"tandasnya.

Kemudian, segala bentuk yang berkaitan dengan pilkada dan yang dilakukan oleh KPU, adalah menggunakan anggaran APBD, ini yang perlu dicermati. "Harusnya KPU menjadi contoh bagaimana kampanye itu yang baik dan benar, seperti pemasangan APK dengan mengedepan kan estetika, namun kalau seperti ini, akan menjadi persepsi buruk bagi KPU oleh masyarakat,"terangnya.*(Tim) 
Back To Top